List e-Performance

List Capaian
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan . Bulan Target TW Capaian TW Persentase Satuan SATUAN KERJA
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Maret 24.00 38.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Juni 24.00 60.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan April 15.00 88.00 586.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
4 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Mei 30.00 88.00 293.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
5 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Juni 40.00 88.00 220% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
6 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Juli 50.00 89.00 178% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
7 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan September 70.00 102.85 146.93% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
8 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Oktober 80.00 103.30 129.13% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
9 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Desember 100.00 116.01 116.01% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
10 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Maret 10.00 78.00 780% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
11 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan April 20.00 78.00 390% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
12 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Mei 30.00 78.00 260% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
13 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Juni 40.00 92.00 230% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
14 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Juli 50.00 92.00 184% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
15 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan September 90.00 96.73 107.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
16 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Oktober 90.00 97.66 108.51% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
17 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Januari 50.00 128.00 256% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
18 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Februari 10.00 19.00 190% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
19 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Maret 20.00 21.00 105% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
20 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan April 20.00 21.00 105% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
21 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Mei 20.00 21.00 105% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
22 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Juli 20.00 43.00 215% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
23 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Agustus 20.00 28.00 140% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
24 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan September 20.00 30.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
25 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Oktober 20.00 32.00 160% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
26 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan November 10.00 16.00 160% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
27 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Desember 13.00 30.00 230.77% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
28 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana Mei 3.00 10.00 333.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
29 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Januari 80.00 82.00 102.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
30 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Februari 80.00 82.00 102.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
31 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Maret 80.00 82.00 102.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
32 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan April 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
33 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Mei 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
34 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Juni 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
35 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Agustus 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
36 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan September 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
37 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Oktober 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
38 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan November 85.00 86.00 101.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
39 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Desember 91.00 99.00 108.79% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
40 Peningkatan Kerja sama Luar Negeri Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan Februari 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
41 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Februari 1900.00 2185.00 115% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
42 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Maret 3000.00 3387.00 112.9% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
43 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat April 4200.00 4763.00 113.4% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
44 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Mei 5500.00 6204.00 112.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
45 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Juni 6650.00 7178.00 107.94% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
46 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Juli 7100.00 8660.00 121.97% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
47 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Agustus 7500.00 10822.00 144.29% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
48 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat September 8000.00 12075.00 150.94% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
49 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Oktober 8500.00 13344.00 156.99% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
50 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Januari 700.00 1096.00 156.57% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
51 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Januari 97.00 99.00 102.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
52 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Februari 97.00 98.00 101.03% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
53 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juli 97.00 99.00 102.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
54 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Agustus 97.00 99.00 102.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
55 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan September 97.00 98.00 101.03% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
56 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Oktober 97.00 99.00 102.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
57 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Desember 94.00 96.00 102.13% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
58 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Desember 25.00 25.11 100.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
59 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Desember 94.00 98.42 104.7% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
60 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Desember 98.00 98.04 100.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
61 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan Desember 206.00 212.00 102.91% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
62 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Maret 358.00 399.00 111.45% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
63 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Juni 409.00 445.00 108.8% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
64 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat September 460.00 467.00 101.52% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
65 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Maret 96.00 336.00 350% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
66 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Juni 192.00 377.00 196.35% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
67 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Desember 386.00 425.00 110.1% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
68 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM September 288.00 407.00 141.32% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
69 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Juli 14.00 36.00 257.14% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
70 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan September 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
71 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Januari 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
72 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Januari 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
73 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan April 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
74 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Mei 2.00 6.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
75 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Juni 2.00 5.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
76 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Agustus 2.00 9.00 450% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
77 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan September 2.00 4.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
78 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Oktober 2.00 5.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
79 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Desember 2.00 4.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
80 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Februari 25.00 26.01 104.04% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
81 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Maret 37.00 75.12 203.03% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
82 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji April 50.00 95.95 191.9% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
83 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Mei 63.00 102.35 162.46% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
84 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Juni 75.00 102.44 136.59% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
85 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Juli 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
86 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Agustus 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
87 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji September 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
88 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Oktober 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
89 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji November 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
90 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Desember 100.00 102.44 102.44% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
91 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Februari 4.00 10.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
92 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Maret 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
93 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Mei 4.00 14.00 350% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
94 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Januari 1600.00 2924.00 182.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
95 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Januari 1600.00 6855.00 428.44% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
96 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Februari 1650.00 2108.00 127.76% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
97 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Maret 1650.00 5884.00 356.61% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
98 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Maret 1650.00 4440.00 269.09% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
99 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu April 1700.00 4945.00 290.88% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
100 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Mei 1800.00 2236.00 124.22% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
101 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juli 1950.00 6222.00 319.08% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
102 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Agustus 2000.00 3717.00 185.85% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
103 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu September 2150.00 4757.00 221.26% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
104 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Oktober 2200.00 3471.00 157.77% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
105 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu November 700.00 4318.00 616.86% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
106 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Desember 700.00 6538.00 934% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
107 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Desember 92.40 92.46 100.06% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
108 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 7790000.00 779000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
109 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Februari 10.00 20.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
110 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Maret 20.00 20.36 101.8% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
111 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya April 30.00 32.06 106.87% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
112 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mei 40.00 49.90 124.75% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
113 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Juni 50.00 52.41 104.82% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
114 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Agustus 60.00 63.57 105.95% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
115 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Maret 25.00 106.00 424% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
116 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Juni 50.00 106.09 212.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
117 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan September 75.00 106.75 142.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
118 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Desember 100.00 106.76 106.76% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
119 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Maret 25.00 60.47 241.88% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
120 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Juni 50.00 87.91 175.82% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
121 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan September 75.00 92.56 123.41% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
122 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Januari 30.00 35.00 116.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
123 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Februari 12.00 18.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
124 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Maret 15.00 24.00 160% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
125 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan April 13.00 15.00 115.38% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
126 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Mei 20.00 28.00 140% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
127 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Juni 15.00 16.00 106.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
128 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Agustus 17.00 4039.00 23758.82% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
129 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan September 20.00 146.00 730% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
130 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Oktober 20.00 85.00 425% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
131 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan Desember 20.00 41.00 205% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
132 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara) ASN Kementerian Kesehatan Desember 90.00 96.72 107.47% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
133 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Januari 70.00 75.04 107.2% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
134 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Februari 70.00 75.04 107.2% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
135 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Maret 70.00 75.04 107.2% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
136 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan April 75.00 75.04 100.05% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
137 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Mei 75.00 80.73 107.64% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
138 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Juni 75.00 80.73 107.64% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
139 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Juli 80.00 83.13 103.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
140 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Agustus 80.00 83.13 103.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
141 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan September 80.00 83.13 103.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
142 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Oktober 85.00 85.44 100.52% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
143 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan November 85.00 88.10 103.65% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
144 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Desember 90.00 91.18 101.31% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
145 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik April 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
146 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Mei 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
147 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Juni 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
148 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Juli 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
149 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Agustus 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
150 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik September 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
151 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Oktober 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
152 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik November 94.00 99.80 106.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
153 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Desember 94.00 99.81 106.18% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
154 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Januari 300.00 942.00 314% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
155 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Februari 350.00 834.00 238.29% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
156 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Maret 450.00 939.00 208.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
157 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat April 550.00 1259.00 228.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
158 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Mei 650.00 792.00 121.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
159 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Juli 950.00 1510.00 158.95% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
160 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Agustus 1050.00 1318.00 125.52% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
161 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat September 1100.00 1383.00 125.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
162 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Oktober 1150.00 3363.00 292.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
163 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat November 1200.00 2665.00 222.08% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
164 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Desember 1350.00 1602.00 118.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
165 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Januari 98.00 99.58 101.61% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
166 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Februari 98.00 99.63 101.66% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
167 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Maret 98.00 99.81 101.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
168 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan April 98.00 99.55 101.58% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
169 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Mei 98.00 99.75 101.79% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
170 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juni 98.00 99.92 101.96% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
171 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juli 98.00 99.92 101.96% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
172 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Agustus 98.00 99.43 101.46% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
173 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan September 98.00 98.24 100.24% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
174 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Oktober 98.00 100.00 102.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
175 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Desember 98.00 99.94 101.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
176 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Desember 8.00 18.00 225% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
177 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Desember 6.49 8.05 124.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
178 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Desember 3.34 8.34 249.7% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
179 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Januari 8.25 8.33 100.97% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
180 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Maret 8.25 8.33 100.97% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
181 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu April 8.25 8.32 100.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
182 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Mei 8.25 8.29 100.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
183 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Juni 8.25 8.29 100.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
184 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Juli 8.25 8.31 100.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
185 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Agustus 8.25 8.31 100.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
186 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu September 8.25 8.29 100.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
187 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Oktober 8.25 8.30 100.61% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
188 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu November 8.25 8.29 100.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
189 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Desember 8.25 8.29 100.48% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
190 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan Desember 257.00 258.00 100.39% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
191 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Januari 479.00 481.00 100.42% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
192 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Maret 485.00 487.00 100.41% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
193 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Januari 260.00 277.00 106.54% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
194 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Februari 280.00 320.00 114.29% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
195 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Maret 305.00 363.00 119.02% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
196 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM April 335.00 391.00 116.72% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
197 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Mei 355.00 401.00 112.96% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
198 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Juni 380.00 417.00 109.74% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
199 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Juli 400.00 434.00 108.5% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
200 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Agustus 425.00 435.00 102.35% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
201 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Maret 20.00 26.00 130% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
202 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan April 7.00 27.00 385.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
203 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Mei 7.00 17.00 242.86% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
204 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Oktober 6.00 8.00 133.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
205 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Februari 2.00 6.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
206 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Maret 2.00 6.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
207 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Oktober 2.00 5.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
208 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan November 2.00 6.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
209 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Desember 2.00 5.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
210 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Januari 14.00 21.44 153.14% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
211 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Februari 27.00 51.57 191% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
212 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Maret 40.00 92.68 231.7% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
213 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji April 54.00 95.20 176.3% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
214 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Mei 67.00 100.13 149.45% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
215 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Juni 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
216 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Juli 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
217 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Agustus 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
218 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji September 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
219 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Oktober 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
220 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji November 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
221 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Desember 80.00 100.34 125.43% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
222 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Maret 4.00 11.00 275% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
223 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan April 4.00 9.00 225% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
224 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Juni 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
225 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Juli 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
226 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Desember 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
227 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Januari 2000.00 2765.00 138.25% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
228 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Februari 3000.00 3046.00 101.53% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
229 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Maret 3000.00 5815.00 193.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
230 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Mei 3000.00 3428.00 114.27% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
231 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juni 3000.00 3428.00 114.27% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
232 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juli 3000.00 4105.00 136.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
233 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Agustus 3000.00 3963.00 132.1% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
234 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu September 3000.00 5244.00 174.8% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
235 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Oktober 3000.00 3936.00 131.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
236 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu November 3000.00 7354.00 245.13% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
237 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Desember 3000.00 3805.00 126.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
238 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS Desember 3.00 4.00 133.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
239 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 600000.00 60000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
240 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 159442083.00 15944208300% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
241 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 73970326.00 7397032600% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
242 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 58930100.00 5893010000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
243 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 110425400.00 11042540000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
244 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 22671800.00 2267180000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
245 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 12940000.00 1294000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
246 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 22415200.00 2241520000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
247 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 330621700.00 33062170000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
248 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 39178000.00 3917800000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
249 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 10540000.00 1054000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
250 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 38948000.00 3894800000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
251 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 4480000.00 448000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
252 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan April 1.00 35160000.00 3516000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
253 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 29030000.00 2903000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
254 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juni 1.00 5910000.00 591000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
255 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Agustus 1.00 2420000.00 242000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
256 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan September 1.00 48436000.00 4843600000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
257 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Desember 1.00 3952200.00 395220000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
258 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 12000000.00 1200000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
259 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 12000000.00 1200000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
260 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 80490000.00 8049000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
261 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 12000000.00 1200000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
262 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 12000000.00 1200000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
263 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 17350300.00 1735030000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
264 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Agustus 1.00 18498060.00 1849806000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
265 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi September 1.00 20218200.00 2021820000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
266 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Oktober 1.00 72280000.00 7228000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
267 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi November 1.00 54481200.00 5448120000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
268 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Desember 1.00 24000000.00 2400000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
269 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 4654.00 7688000.00 165191.23% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
270 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 4654.00 16790000.00 360764.93% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
271 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 4654.00 258035200.00 5544374.73% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
272 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 4654.00 21550000.00 463042.54% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
273 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 4654.00 45156400.00 970270.73% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
274 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 4654.00 11692000.00 251224.75% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
275 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 4654.00 2420000.00 51998.28% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
276 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 4654.00 2380000.00 51138.81% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
277 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 13980000.00 1398000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
278 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 81729000.00 8172900000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
279 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 82900000.00 8290000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
280 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 120885000.00 12088500000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
281 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 117659000.00 11765900000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
282 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juli 1.00 83924800.00 8392480000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
283 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Agustus 1.00 79260000.00 7926000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
284 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) September 1.00 81030000.00 8103000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
285 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Oktober 1.00 108367600.00 10836760000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
286 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) November 1.00 105680000.00 10568000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
287 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Desember 1.00 144880000.00 14488000000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
288 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Maret 15.00 16.00 106.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
289 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun April 10.00 27.00 270% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
290 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Mei 10.00 25.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
291 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Juni 10.00 11.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
292 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Juli 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
293 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Agustus 10.00 11.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
294 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Oktober 10.00 21.00 210% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
295 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun November 10.00 18.00 180% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
296 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Desember 10.00 62.00 620% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
297 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan April 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
298 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan September 2.00 8.00 400% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
299 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan Desember 3.00 4.00 133.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
300 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan Agustus 30.00 46.00 153.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
301 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan Oktober 40.00 44.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
302 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan Desember 53.00 86.00 162.26% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
303 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Maret 3.00 3.45 115% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
304 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan April 3.00 3.45 115% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
305 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Mei 3.00 3.45 115% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
306 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Juni 7.00 7.76 110.86% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
307 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Juli 7.00 7.76 110.86% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
308 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Agustus 7.00 7.76 110.86% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
309 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan September 75.00 88.47 117.96% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
310 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Oktober 75.00 88.47 117.96% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
311 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan November 75.00 88.47 117.96% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
312 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Desember 85.00 9348.00 10997.65% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
313 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Februari 125000.00 125810.00 100.65% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
314 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Februari 5.00 7.33 146.6% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
315 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Maret 20.00 20.03 100.15% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
316 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Februari 3.00 8.00 266.67% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
317 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Maret 2.00 7.00 350% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
318 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan April 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
319 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan September 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
320 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Oktober 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
321 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Januari 73.00 105.00 143.84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
322 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Februari 73.00 105.00 143.84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
323 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Maret 73.00 105.00 143.84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
324 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan April 1.00 235.00 23500% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
325 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Mei 1.00 235.00 23500% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
326 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Juni 1.00 235.00 23500% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
327 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Oktober 1.00 395.00 39500% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
328 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan November 1.00 395.00 39500% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
329 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Desember 75.00 108.30 144.4% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
330 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Januari 57.00 100.00 175.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
331 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Februari 57.00 100.00 175.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
332 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Maret 57.00 100.00 175.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
333 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional April 1.00 69.00 6900% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
334 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Mei 1.00 69.00 6900% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
335 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Juni 1.00 69.00 6900% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
336 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Juli 1.00 50.00 5000% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
337 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Agustus 1.00 50.00 5000% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
338 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional September 1.00 50.00 5000% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
339 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Oktober 1.00 500.00 50000% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
340 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional November 1.00 500.00 50000% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
341 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Desember 60.00 106.50 177.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
342 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian November 4.00 94.00 2350% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
343 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Desember 4.00 94.00 2350% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
344 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Maret 25.00 31.77 127.08% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
345 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desember 65.00 71.00 109.23% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
346 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Maret 60.00 85.99 143.32% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
347 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Juni 60.00 78.98 131.63% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
348 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 September 60.00 86.00 143.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
349 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Desember 60.00 89.00 148.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
350 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan Juni 10.00 11.70 117% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
351 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan Desember 30.00 35.77 119.23% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
352 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Januari 6.70 6.74 100.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
353 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Februari 6.70 7.29 108.81% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
354 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Maret 6.70 7.40 110.45% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
355 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol April 6.70 7.25 108.21% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
356 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Mei 6.70 7.18 107.16% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
357 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Juni 6.70 6.75 100.75% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
358 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Juli 6.70 7.50 111.94% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
359 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Agustus 6.70 7.60 113.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
360 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol September 6.70 7.66 114.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
361 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Oktober 6.70 7.36 109.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
362 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol November 6.70 6.94 103.58% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
363 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Desember 6.30 7.02 111.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
364 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) November 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
365 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) Desember 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
366 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan November 7.00 14.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
367 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Januari 1000.00 2001.00 200.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
368 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Februari 1100.00 2617.00 237.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
369 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Maret 1200.00 3945.00 328.75% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
370 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan April 1300.00 4666.00 358.92% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
371 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Mei 1400.00 4419.00 315.64% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
372 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juni 1500.00 3144.00 209.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
373 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juli 1600.00 6913.00 432.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
374 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Agustus 1700.00 4779.00 281.12% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
375 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan September 1800.00 3004.00 166.89% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
376 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Oktober 1900.00 3197.00 168.26% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
377 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan November 2500.00 4670.00 186.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
378 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Januari 3.00 6.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
379 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Februari 3.00 7.00 233.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
380 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Oktober 2.00 10.00 500% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
381 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan November 2.00 5.00 250% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
382 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Februari 3300.00 4895.00 148.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
383 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Maret 3300.00 5113.00 154.94% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
384 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Juni 3300.00 4273.00 129.48% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
385 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Juli 3300.00 3798.00 115.09% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
386 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Agustus 3300.00 4051.00 122.76% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
387 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan September 3400.00 6841.00 201.21% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
388 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Oktober 3400.00 5426.00 159.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
389 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan November 3400.00 4779.00 140.56% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
390 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Desember 3400.00 4372.00 128.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
391 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Januari 1.00 3.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
392 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Maret 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
393 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN Jumlah Bahan Dukungan Teknis Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Desember 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
394 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
395 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 90.89 9089% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
396 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Desember 1.00 90.89 9089% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
397 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Desember 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
398 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Desember 1.00 14.85 1485% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
399 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 1.00 90.18 9018% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
400 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 346.67 346.78 100.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
401 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal Juni 80.00 92.44 115.55% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
402 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Desember 88.00 94.45 107.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
403 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Maret 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
404 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan April 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
405 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Mei 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
406 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Juni 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
407 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Juli 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
408 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Agustus 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
409 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan September 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
410 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Oktober 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
411 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan November 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
412 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Desember 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
413 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Desember 78.69 78.98 100.37% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
414 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Maret 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
415 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan April 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
416 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Mei 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
417 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Juni 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
418 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Juli 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
419 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Agustus 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
420 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan September 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
421 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Oktober 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
422 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan November 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
423 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Desember 40.00 91.80 229.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
424 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
425 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi November 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
426 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
427 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
428 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
429 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
430 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
431 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
432 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 0.10 10.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
433 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan April 25000.00 50000.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
434 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Mei 25000.00 50000.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
435 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Juni 100000.00 117561.00 117.56% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
436 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Juli 200000.00 220836.00 110.42% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
437 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan April 10.00 20.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
438 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Mei 5.00 20.00 400% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
439 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Juni 5.00 23.50 470% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
440 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Juni 10.00 81.40 814% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
441 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Juli 20.00 81.40 407% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
442 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
443 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
444 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
445 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
446 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
447 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
448 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Oktober 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
449 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Agustus 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
450 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi September 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
451 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Oktober 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
452 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
453 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
454 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 1.00 100.00 10000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
455 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Mei 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
456 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Agustus 1.00 3.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
457 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Oktober 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
458 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Januari 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
459 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Februari 4.00 6.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
460 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Maret 4.00 17.00 425% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
461 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan April 4.00 8.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
462 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Juni 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
463 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan September 3.00 6.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
464 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Juni 6083.00 6236.00 102.52% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
465 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan September 6083.00 9970.00 163.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
466 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Maret 25.00 26.53 106.12% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
467 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Maret 40.00 75.95 189.88% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
468 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Juni 50.00 51.28 102.56% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
469 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 September 60.00 73.72 122.87% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
470 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80 Desember 70.00 88.46 126.37% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
471 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan April 3.00 5.00 166.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
472 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan Agustus 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
473 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan September 4.00 5.00 125% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
474 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Maret 6.92 6.94 100.29% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
475 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Februari 6.92 6.95 100.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
476 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol April 6.92 6.95 100.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
477 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Mei 6.92 6.95 100.43% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
478 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Juni 6.92 7.00 101.16% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
479 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Juli 6.92 7.00 101.16% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
480 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Agustus 6.92 7.03 101.59% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
481 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol September 6.92 7.02 101.45% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
482 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol Oktober 6.92 7.01 101.3% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
483 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol November 6.92 7.04 101.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
484 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) April 3.00 5.00 166.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
485 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS) Mei 3.00 6.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
486 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal Mei 81.00 92.19 113.81% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
487 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Februari 15.00 23.00 153.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
488 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun April 25.00 30.00 120% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
489 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Juni 10.00 12.00 120% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
490 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun Agustus 10.00 23.00 230% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
491 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun November 10.00 21.00 210% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
492 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan April 2.00 3.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
493 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan September 2.00 4.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
494 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan April 80.00 87.00 108.75% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
495 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan Maret 5.00 6.00 120% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
496 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN Jumlah kajian Penilaian Teknologi Kesehatan yang Dihasilkan Desember 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
497 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Januari 78.00 87.00 111.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
498 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Februari 78.00 87.00 111.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
499 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Maret 78.00 87.00 111.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
500 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan April 78.00 83.48 107.03% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
501 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Mei 78.00 83.48 107.03% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
502 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Juni 78.00 83.48 107.03% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
503 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Juli 78.00 80.34 103% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
504 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Agustus 78.00 80.34 103% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
505 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan September 78.00 80.34 103% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
506 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Oktober 78.00 84.24 108% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
507 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan November 78.00 84.24 108% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
508 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Desember 78.00 84.24 108% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
509 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional April 64.00 66.55 103.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
510 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Mei 64.00 66.55 103.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
511 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Juni 64.00 66.55 103.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
512 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Juli 64.00 67.57 105.58% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
513 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Agustus 64.00 67.57 105.58% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
514 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional September 64.00 67.57 105.58% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
515 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Oktober 64.00 68.67 107.3% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
516 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional November 64.00 68.67 107.3% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
517 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Desember 64.00 68.67 107.3% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
518 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Januari 2000.00 15765.00 788.25% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
519 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Februari 2500.00 7350.00 294% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
520 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Maret 3000.00 9889.00 329.63% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
521 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media April 3500.00 9025.00 257.86% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
522 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Mei 4500.00 6953.00 154.51% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
523 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Juni 5500.00 12708.00 231.05% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
524 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Juli 6500.00 18236.00 280.55% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
525 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Agustus 7500.00 9964.00 132.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
526 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media September 7000.00 14093.00 201.33% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
527 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Oktober 8500.00 10925.00 128.53% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
528 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media November 9000.00 10776.00 119.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
529 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Desember 10500.00 12100.00 115.24% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
530 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Januari 500.00 2883.00 576.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
531 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Februari 650.00 2161.00 332.46% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
532 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Maret 750.00 2660.00 354.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
533 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan April 900.00 3568.00 396.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
534 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Mei 1200.00 4217.00 351.42% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
535 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juni 1300.00 3990.00 306.92% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
536 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juli 1400.00 5756.00 411.14% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
537 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Agustus 1750.00 6461.00 369.2% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
538 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan September 2240.00 4884.00 218.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
539 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Oktober 2500.00 5231.00 209.24% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
540 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan November 3000.00 7924.00 264.13% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
541 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Desember 3500.00 8772.00 250.63% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
542 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Desember 10.00 27.00 270% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
543 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Mei 10.00 20.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
544 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Juni 10.00 30.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
545 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan November 10.00 40.00 400% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
546 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Desember 10.00 33.00 330% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
547 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Februari 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
548 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan April 4.00 6.00 150% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
549 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan September 3.00 15.00 500% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
550 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Desember 3.00 7.00 233.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
551 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani Maret 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
552 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani Juni 1.00 3.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
553 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani Juli 1.00 3.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
554 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan Februari 1.00 3.00 300% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
555 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan Mei 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
556 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan Juni 1.00 2.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
557 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi November 1.00 85.00 8500% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
558 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan November 1.00 85.00 8500% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
559 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi September 2.00 3.86 193% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
560 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan November 1.00 41.12 4112% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
561 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 1.50 150% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
562 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun September 1.00 1.50 150% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
563 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Juni 50.00 118.00 236% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
564 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Juli 60.00 118.00 196.67% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
565 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Agustus 60.00 118.00 196.67% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
566 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi September 60.00 118.00 196.67% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
567 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Oktober 70.00 118.00 168.57% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
568 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi November 80.00 118.00 147.5% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
569 Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia Desember 8000.00 9422.00 117.78% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
570 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan Nilai Kinerja Anggaran Desember 90.00 95.56 106.18% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
571 Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan Nilai Kinerja Anggaran Juni 15.00 15.09 100.6% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
572 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Maret 1.00 40.54 4054% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
573 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Maret 1.00 72.39 7239% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
574 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Februari 1.00 1.60 160% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
575 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 12.00 1200% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
576 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 40.54 4054% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
577 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Maret 1.00 72.39 7239% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
578 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Januari 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
579 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Februari 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
580 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Maret 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
581 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan April 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
582 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Mei 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
583 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Juni 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
584 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Agustus 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
585 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan September 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
586 Sasaran Strategis : Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti 2.     Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan Oktober 12.00 19.00 158.33% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
587 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi April 150.00 165.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
588 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Mei 150.00 165.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
589 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Juni 150.00 165.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
590 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Juli 150.00 165.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
591 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi Agustus 150.00 165.00 110% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
592 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan digunakan Oktober 17.00 18.00 105.88% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
593 Sasaran Program : Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical Genome-based Science Initiative Oktober 2000.00 2082.00 104.1% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
594 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan Mei 200.00 212.00 106% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
595 Penguatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah (YANKES) Oktober 1.00 4.00 400% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
596 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan (KESMAS) September 1.00 444.00 44400% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
597 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah daerah (KESMAS) September 1.00 54.00 5400% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
598 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan (KESMAS) September 90.00 153.00 170% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
599 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (KESMAS) Oktober 1.00 5.00 500% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
600 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah daerah (KESMAS) Mei 4.00 11.00 275% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
601 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah daerah (KESMAS) September 5.00 10.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
602 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi Pelatihan bidang kesehatan (NAKES) September 30.00 300.00 1000% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
603 Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Pelatihan bidang kesehatan (P2P) Oktober 104.00 211.00 202.88% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
604 Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Pelatihan bidang kesehatan (P2P) Agustus 37.00 39.00 105.41% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
605 Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah (P2P) Juli 3.00 6.00 200% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
606 Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah (P2P) Oktober 6.00 10.00 166.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
607 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (KESMAS) Juni 3.00 4.00 133.33% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
608 Penguatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Fasilitasi dan pembinaan lembaga (YANKES) Agustus 48.00 50.00 104.17% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
609 Penguatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah (YANKES) Juli 1.00 6.00 600% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
610 Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah (P2P) Maret 14.00 41.00 292.86% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
611 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan (KESMAS) Maret 90.00 214.00 237.78% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
612 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan (KESMAS) Juli 31.00 91.00 293.55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
613 Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Pelatihan Bidang Kesehatan (KESMAS) Agustus 28.00 58.00 207.14% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU