DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Maret
24.00
38.00
158.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
2
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Juni
24.00
60.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
3
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
April
15.00
88.00
586.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
4
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Mei
30.00
88.00
293.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
5
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Juni
40.00
88.00
220%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
6
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Juli
50.00
89.00
178%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
7
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
September
70.00
102.85
146.93%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
8
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Oktober
80.00
103.30
129.13%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
9
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Desember
100.00
116.01
116.01%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
10
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Maret
10.00
78.00
780%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
11
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
April
20.00
78.00
390%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
12
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Mei
30.00
78.00
260%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
13
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Juni
40.00
92.00
230%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
14
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Juli
50.00
92.00
184%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
15
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
September
90.00
96.73
107.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
16
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Oktober
90.00
97.66
108.51%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
17
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Januari
50.00
128.00
256%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
18
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Februari
10.00
19.00
190%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
19
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Maret
20.00
21.00
105%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
20
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
April
20.00
21.00
105%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
21
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Mei
20.00
21.00
105%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
22
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Juli
20.00
43.00
215%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
23
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Agustus
20.00
28.00
140%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
24
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
September
20.00
30.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
25
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Oktober
20.00
32.00
160%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
26
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
November
10.00
16.00
160%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
27
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Desember
13.00
30.00
230.77%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
28
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana
Mei
3.00
10.00
333.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
29
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Januari
80.00
82.00
102.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
30
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Februari
80.00
82.00
102.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
31
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Maret
80.00
82.00
102.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
32
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
April
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
33
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Mei
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
34
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Juni
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
35
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Agustus
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
36
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
September
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
37
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Oktober
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
38
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
November
85.00
86.00
101.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
39
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Desember
91.00
99.00
108.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
40
Peningkatan Kerja sama Luar Negeri
Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan
Februari
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
41
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Februari
1900.00
2185.00
115%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
42
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Maret
3000.00
3387.00
112.9%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
43
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
April
4200.00
4763.00
113.4%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
44
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Mei
5500.00
6204.00
112.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
45
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Juni
6650.00
7178.00
107.94%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
46
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Juli
7100.00
8660.00
121.97%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
47
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Agustus
7500.00
10822.00
144.29%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
48
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
September
8000.00
12075.00
150.94%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
49
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Oktober
8500.00
13344.00
156.99%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
50
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Januari
700.00
1096.00
156.57%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
51
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Januari
97.00
99.00
102.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
52
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Februari
97.00
98.00
101.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
53
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juli
97.00
99.00
102.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
54
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Agustus
97.00
99.00
102.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
55
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
September
97.00
98.00
101.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
56
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Oktober
97.00
99.00
102.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
57
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Desember
94.00
96.00
102.13%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
58
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Desember
25.00
25.11
100.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
59
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Desember
94.00
98.42
104.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
60
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Desember
98.00
98.04
100.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
61
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan
Desember
206.00
212.00
102.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
62
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Maret
358.00
399.00
111.45%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
63
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Juni
409.00
445.00
108.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
64
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
September
460.00
467.00
101.52%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
65
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Maret
96.00
336.00
350%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
66
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Juni
192.00
377.00
196.35%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
67
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Desember
386.00
425.00
110.1%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
68
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
September
288.00
407.00
141.32%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
69
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Juli
14.00
36.00
257.14%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
70
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
September
4.00
8.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
71
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Januari
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
72
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Januari
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
73
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
April
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
74
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Mei
2.00
6.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
75
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Juni
2.00
5.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
76
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Agustus
2.00
9.00
450%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
77
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
September
2.00
4.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
78
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Oktober
2.00
5.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
79
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Desember
2.00
4.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
80
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Februari
25.00
26.01
104.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
81
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Maret
37.00
75.12
203.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
82
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
April
50.00
95.95
191.9%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
83
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Mei
63.00
102.35
162.46%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
84
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Juni
75.00
102.44
136.59%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
85
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Juli
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
86
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Agustus
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
87
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
September
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
88
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Oktober
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
89
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
November
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
90
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Desember
100.00
102.44
102.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
91
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Februari
4.00
10.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
92
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Maret
4.00
8.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
93
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Mei
4.00
14.00
350%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
94
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Januari
1600.00
2924.00
182.75%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
95
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Januari
1600.00
6855.00
428.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
96
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Februari
1650.00
2108.00
127.76%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
97
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Maret
1650.00
5884.00
356.61%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
98
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Maret
1650.00
4440.00
269.09%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
99
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
April
1700.00
4945.00
290.88%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
100
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Mei
1800.00
2236.00
124.22%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
101
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Juli
1950.00
6222.00
319.08%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
102
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Agustus
2000.00
3717.00
185.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
103
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
September
2150.00
4757.00
221.26%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
104
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Oktober
2200.00
3471.00
157.77%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
105
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
November
700.00
4318.00
616.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
106
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Desember
700.00
6538.00
934%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
107
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Desember
92.40
92.46
100.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
108
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
September
1.00
7790000.00
779000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
109
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Februari
10.00
20.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
110
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Maret
20.00
20.36
101.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
111
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
April
30.00
32.06
106.87%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
112
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mei
40.00
49.90
124.75%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
113
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Juni
50.00
52.41
104.82%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
114
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Agustus
60.00
63.57
105.95%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
115
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Maret
25.00
106.00
424%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
116
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Juni
50.00
106.09
212.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
117
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
September
75.00
106.75
142.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
118
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Desember
100.00
106.76
106.76%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
119
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Maret
25.00
60.47
241.88%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
120
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Juni
50.00
87.91
175.82%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
121
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
September
75.00
92.56
123.41%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
122
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Januari
30.00
35.00
116.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
123
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Februari
12.00
18.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
124
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Maret
15.00
24.00
160%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
125
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
April
13.00
15.00
115.38%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
126
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Mei
20.00
28.00
140%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
127
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Juni
15.00
16.00
106.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
128
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Agustus
17.00
4039.00
23758.82%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
129
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
September
20.00
146.00
730%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
130
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Oktober
20.00
85.00
425%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
131
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
Desember
20.00
41.00
205%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
132
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara) ASN Kementerian Kesehatan
Desember
90.00
96.72
107.47%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
133
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Januari
70.00
75.04
107.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
134
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Februari
70.00
75.04
107.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
135
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Maret
70.00
75.04
107.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
136
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
April
75.00
75.04
100.05%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
137
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Mei
75.00
80.73
107.64%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
138
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Juni
75.00
80.73
107.64%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
139
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Juli
80.00
83.13
103.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
140
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Agustus
80.00
83.13
103.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
141
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
September
80.00
83.13
103.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
142
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Oktober
85.00
85.44
100.52%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
143
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
November
85.00
88.10
103.65%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
144
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Desember
90.00
91.18
101.31%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
145
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
April
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
146
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Mei
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
147
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Juni
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
148
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Juli
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
149
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Agustus
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
150
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
September
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
151
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Oktober
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
152
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
November
94.00
99.80
106.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
153
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Desember
94.00
99.81
106.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
154
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Januari
300.00
942.00
314%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
155
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Februari
350.00
834.00
238.29%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
156
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Maret
450.00
939.00
208.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
157
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
April
550.00
1259.00
228.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
158
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Mei
650.00
792.00
121.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
159
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Juli
950.00
1510.00
158.95%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
160
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Agustus
1050.00
1318.00
125.52%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
161
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
September
1100.00
1383.00
125.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
162
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Oktober
1150.00
3363.00
292.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
163
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
November
1200.00
2665.00
222.08%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
164
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Desember
1350.00
1602.00
118.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
165
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Januari
98.00
99.58
101.61%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
166
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Februari
98.00
99.63
101.66%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
167
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Maret
98.00
99.81
101.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
168
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
April
98.00
99.55
101.58%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
169
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Mei
98.00
99.75
101.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
170
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juni
98.00
99.92
101.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
171
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juli
98.00
99.92
101.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
172
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Agustus
98.00
99.43
101.46%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
173
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
September
98.00
98.24
100.24%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
174
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Oktober
98.00
100.00
102.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
175
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Desember
98.00
99.94
101.98%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
176
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Desember
8.00
18.00
225%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
177
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Desember
6.49
8.05
124.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
178
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Desember
3.34
8.34
249.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
179
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Januari
8.25
8.33
100.97%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
180
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Maret
8.25
8.33
100.97%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
181
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
April
8.25
8.32
100.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
182
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Mei
8.25
8.29
100.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
183
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Juni
8.25
8.29
100.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
184
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Juli
8.25
8.31
100.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
185
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Agustus
8.25
8.31
100.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
186
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
September
8.25
8.29
100.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
187
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Oktober
8.25
8.30
100.61%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
188
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
November
8.25
8.29
100.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
189
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Desember
8.25
8.29
100.48%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
190
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan
Desember
257.00
258.00
100.39%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
191
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Januari
479.00
481.00
100.42%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
192
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Maret
485.00
487.00
100.41%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
193
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Januari
260.00
277.00
106.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
194
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Februari
280.00
320.00
114.29%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
195
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Maret
305.00
363.00
119.02%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
196
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
April
335.00
391.00
116.72%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
197
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Mei
355.00
401.00
112.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
198
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Juni
380.00
417.00
109.74%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
199
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Juli
400.00
434.00
108.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
200
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Agustus
425.00
435.00
102.35%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
201
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Maret
20.00
26.00
130%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
202
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
April
7.00
27.00
385.71%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
203
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Mei
7.00
17.00
242.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
204
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Oktober
6.00
8.00
133.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
205
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Februari
2.00
6.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
206
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Maret
2.00
6.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
207
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Oktober
2.00
5.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
208
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
November
2.00
6.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
209
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Desember
2.00
5.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
210
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Januari
14.00
21.44
153.14%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
211
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Februari
27.00
51.57
191%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
212
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Maret
40.00
92.68
231.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
213
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
April
54.00
95.20
176.3%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
214
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Mei
67.00
100.13
149.45%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
215
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Juni
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
216
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Juli
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
217
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Agustus
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
218
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
September
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
219
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Oktober
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
220
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
November
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
221
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Desember
80.00
100.34
125.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
222
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Maret
4.00
11.00
275%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
223
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
April
4.00
9.00
225%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
224
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Juni
4.00
5.00
125%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
225
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Juli
4.00
8.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
226
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Desember
4.00
5.00
125%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
227
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Januari
2000.00
2765.00
138.25%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
228
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Februari
3000.00
3046.00
101.53%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
229
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Maret
3000.00
5815.00
193.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
230
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Mei
3000.00
3428.00
114.27%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
231
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Juni
3000.00
3428.00
114.27%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
232
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Juli
3000.00
4105.00
136.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
233
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Agustus
3000.00
3963.00
132.1%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
234
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
September
3000.00
5244.00
174.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
235
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Oktober
3000.00
3936.00
131.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
236
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
November
3000.00
7354.00
245.13%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
237
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Desember
3000.00
3805.00
126.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
238
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
Desember
3.00
4.00
133.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
239
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
600000.00
60000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
240
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
159442083.00
15944208300%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
241
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
73970326.00
7397032600%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
242
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
April
1.00
58930100.00
5893010000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
243
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
110425400.00
11042540000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
244
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
22671800.00
2267180000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
245
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
12940000.00
1294000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
246
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
22415200.00
2241520000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
247
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
September
1.00
330621700.00
33062170000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
248
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
39178000.00
3917800000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
249
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
November
1.00
10540000.00
1054000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
250
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
38948000.00
3894800000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
251
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
4480000.00
448000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
252
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
April
1.00
35160000.00
3516000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
253
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
29030000.00
2903000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
254
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juni
1.00
5910000.00
591000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
255
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
2420000.00
242000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
256
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
September
1.00
48436000.00
4843600000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
257
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Desember
1.00
3952200.00
395220000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
258
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
12000000.00
1200000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
259
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
12000000.00
1200000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
260
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
80490000.00
8049000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
261
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
12000000.00
1200000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
262
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
12000000.00
1200000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
263
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
17350300.00
1735030000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
264
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Agustus
1.00
18498060.00
1849806000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
265
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
September
1.00
20218200.00
2021820000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
266
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Oktober
1.00
72280000.00
7228000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
267
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
November
1.00
54481200.00
5448120000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
268
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Desember
1.00
24000000.00
2400000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
269
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
4654.00
7688000.00
165191.23%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
270
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
4654.00
16790000.00
360764.93%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
271
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
4654.00
258035200.00
5544374.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
272
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
4654.00
21550000.00
463042.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
273
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
4654.00
45156400.00
970270.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
274
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
4654.00
11692000.00
251224.75%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
275
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
September
4654.00
2420000.00
51998.28%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
276
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Desember
4654.00
2380000.00
51138.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
277
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
13980000.00
1398000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
278
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
81729000.00
8172900000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
279
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
82900000.00
8290000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
280
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
120885000.00
12088500000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
281
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
117659000.00
11765900000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
282
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juli
1.00
83924800.00
8392480000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
283
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Agustus
1.00
79260000.00
7926000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
284
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
September
1.00
81030000.00
8103000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
285
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Oktober
1.00
108367600.00
10836760000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
286
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
November
1.00
105680000.00
10568000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
287
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Desember
1.00
144880000.00
14488000000%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
288
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Maret
15.00
16.00
106.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
289
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
April
10.00
27.00
270%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
290
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Mei
10.00
25.00
250%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
291
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Juni
10.00
11.00
110%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
292
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Juli
12.00
19.00
158.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
293
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Agustus
10.00
11.00
110%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
294
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Oktober
10.00
21.00
210%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
295
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
November
10.00
18.00
180%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
296
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Desember
10.00
62.00
620%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
297
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
April
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
298
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
September
2.00
8.00
400%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
299
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
Desember
3.00
4.00
133.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
300
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Agustus
30.00
46.00
153.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
301
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Oktober
40.00
44.00
110%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
302
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Desember
53.00
86.00
162.26%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
303
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Maret
3.00
3.45
115%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
304
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
April
3.00
3.45
115%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
305
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Mei
3.00
3.45
115%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
306
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Juni
7.00
7.76
110.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
307
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Juli
7.00
7.76
110.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
308
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Agustus
7.00
7.76
110.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
309
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
September
75.00
88.47
117.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
310
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Oktober
75.00
88.47
117.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
311
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
November
75.00
88.47
117.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
312
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13
Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan
Desember
85.00
9348.00
10997.65%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
313
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
Februari
125000.00
125810.00
100.65%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
314
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan
Februari
5.00
7.33
146.6%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
315
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan
Maret
20.00
20.03
100.15%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
316
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Februari
3.00
8.00
266.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
317
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Maret
2.00
7.00
350%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
318
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
April
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
319
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
September
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
320
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Oktober
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
321
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Januari
73.00
105.00
143.84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
322
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Februari
73.00
105.00
143.84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
323
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Maret
73.00
105.00
143.84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
324
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
April
1.00
235.00
23500%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
325
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Mei
1.00
235.00
23500%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
326
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Juni
1.00
235.00
23500%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
327
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Oktober
1.00
395.00
39500%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
328
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
November
1.00
395.00
39500%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
329
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Desember
75.00
108.30
144.4%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
330
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Januari
57.00
100.00
175.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
331
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Februari
57.00
100.00
175.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
332
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Maret
57.00
100.00
175.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
333
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
April
1.00
69.00
6900%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
334
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Mei
1.00
69.00
6900%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
335
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Juni
1.00
69.00
6900%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
336
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Juli
1.00
50.00
5000%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
337
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Agustus
1.00
50.00
5000%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
338
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
September
1.00
50.00
5000%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
339
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Oktober
1.00
500.00
50000%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
340
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
November
1.00
500.00
50000%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
341
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Desember
60.00
106.50
177.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
342
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian
November
4.00
94.00
2350%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
343
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian
Desember
4.00
94.00
2350%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
344
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80
Maret
40.00
75.95
189.88%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
468
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80
Juni
50.00
51.28
102.56%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
469
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80
September
60.00
73.72
122.87%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
470
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Persentase jumlah satker kantor Pusat dan Kantor Daerah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) >= 80
Desember
70.00
88.46
126.37%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
471
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan
April
3.00
5.00
166.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
472
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan
Agustus
4.00
5.00
125%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
473
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan
September
4.00
5.00
125%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
474
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Maret
6.92
6.94
100.29%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
475
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Februari
6.92
6.95
100.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
476
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
April
6.92
6.95
100.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
477
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Mei
6.92
6.95
100.43%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
478
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Juni
6.92
7.00
101.16%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
479
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Juli
6.92
7.00
101.16%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
480
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Agustus
6.92
7.03
101.59%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
481
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
September
6.92
7.02
101.45%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
482
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
Oktober
6.92
7.01
101.3%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
483
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan TU Pimpinan dan Protokol
November
6.92
7.04
101.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
484
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS)
April
3.00
5.00
166.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
485
Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian
Jumlah Satker yang telah melaksanakan Self Assessment Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS)
Mei
3.00
6.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
486
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal
Mei
81.00
92.19
113.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
487
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Februari
15.00
23.00
153.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
488
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
April
25.00
30.00
120%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
489
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Juni
10.00
12.00
120%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
490
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
Agustus
10.00
23.00
230%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
491
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun
November
10.00
21.00
210%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
492
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
April
2.00
3.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
493
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
September
2.00
4.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
494
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
April
80.00
87.00
108.75%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
495
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Maret
5.00
6.00
120%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
496
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN
Jumlah kajian Penilaian Teknologi Kesehatan yang Dihasilkan
Desember
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
497
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Januari
78.00
87.00
111.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
498
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Februari
78.00
87.00
111.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
499
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Maret
78.00
87.00
111.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
500
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
April
78.00
83.48
107.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
501
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Mei
78.00
83.48
107.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
502
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Juni
78.00
83.48
107.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
503
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Juli
78.00
80.34
103%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
504
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Agustus
78.00
80.34
103%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
505
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
September
78.00
80.34
103%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
506
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Oktober
78.00
84.24
108%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
507
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
November
78.00
84.24
108%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
508
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Desember
78.00
84.24
108%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
509
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
April
64.00
66.55
103.98%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
510
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Mei
64.00
66.55
103.98%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
511
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Juni
64.00
66.55
103.98%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
512
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Juli
64.00
67.57
105.58%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
513
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Agustus
64.00
67.57
105.58%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
514
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
September
64.00
67.57
105.58%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
515
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Oktober
64.00
68.67
107.3%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
516
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
November
64.00
68.67
107.3%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
517
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional
Desember
64.00
68.67
107.3%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
518
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Januari
2000.00
15765.00
788.25%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
519
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Februari
2500.00
7350.00
294%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
520
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Maret
3000.00
9889.00
329.63%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
521
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
April
3500.00
9025.00
257.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
522
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Mei
4500.00
6953.00
154.51%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
523
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Juni
5500.00
12708.00
231.05%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
524
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Juli
6500.00
18236.00
280.55%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
525
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Agustus
7500.00
9964.00
132.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
526
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
September
7000.00
14093.00
201.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
527
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Oktober
8500.00
10925.00
128.53%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
528
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
November
9000.00
10776.00
119.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
529
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media
Desember
10500.00
12100.00
115.24%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
530
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Januari
500.00
2883.00
576.6%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
531
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Februari
650.00
2161.00
332.46%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
532
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Maret
750.00
2660.00
354.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
533
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
April
900.00
3568.00
396.44%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
534
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Mei
1200.00
4217.00
351.42%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
535
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juni
1300.00
3990.00
306.92%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
536
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juli
1400.00
5756.00
411.14%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
537
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Agustus
1750.00
6461.00
369.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
538
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
September
2240.00
4884.00
218.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
539
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Oktober
2500.00
5231.00
209.24%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
540
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
November
3000.00
7924.00
264.13%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
541
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Layanan Informasi Publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Desember
3500.00
8772.00
250.63%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
542
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik
Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan
Desember
10.00
27.00
270%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
543
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Mei
10.00
20.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
544
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Juni
10.00
30.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
545
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
November
10.00
40.00
400%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
546
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Desember
10.00
33.00
330%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
547
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Februari
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
548
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
April
4.00
6.00
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
549
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
September
3.00
15.00
500%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
550
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Desember
3.00
7.00
233.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
551
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani
Maret
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
552
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani
Juni
1.00
3.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
553
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Perjanjian Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan yang ditandatangani
Juli
1.00
3.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
554
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan
Februari
1.00
3.00
300%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
555
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan
Mei
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
556
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan
Juni
1.00
2.00
200%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
557
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
November
1.00
85.00
8500%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
558
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan
November
1.00
85.00
8500%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
559
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan data dan informasi
September
2.00
3.86
193%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
560
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
November
1.00
41.12
4112%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
561
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
September
1.00
1.50
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
562
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Jumlah dokumen anggaran yang disusun
September
1.00
1.50
150%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
563
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
Juni
50.00
118.00
236%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
564
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
Juli
60.00
118.00
196.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
565
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
Agustus
60.00
118.00
196.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
566
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
September
60.00
118.00
196.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
567
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
Oktober
70.00
118.00
168.57%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
568
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi
November
80.00
118.00
147.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
569
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah integrasi platform aplikasi dari sistem kesehatan Indonesia
Desember
8000.00
9422.00
117.78%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
570
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Nilai Kinerja Anggaran
Desember
90.00
95.56
106.18%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
571
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Nilai Kinerja Anggaran
Juni
15.00
15.09
100.6%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
572
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Maret
1.00
40.54
4054%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
573
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan
Maret
1.00
72.39
7239%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
574
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan data dan informasi
Februari
1.00
1.60
160%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
575
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
12.00
1200%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
576
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
40.54
4054%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
577
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan