List e-Performance

List Capaian

No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan . Bulan Target TW Capaian TW Persentase Satuan SATUAN KERJA
1 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Desember 100.00 98.00 98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
2 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Maret 97.00 92.00 94.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
3 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan April 97.00 93.00 95.88% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
4 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Mei 97.00 94.00 96.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
5 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juni 97.00 95.00 97.94% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
6 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Oktober 94.00 80.00 85.11% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
7 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP November 94.00 88.00 93.62% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
8 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Januari 25.00 20.09 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
9 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Februari 25.00 20.09 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
10 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Maret 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
11 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan April 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
12 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Mei 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
13 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Juni 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
14 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Juli 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
15 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Agustus 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
16 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan September 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
17 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Oktober 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
18 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan November 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
19 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Oktober 94.00 81.75 86.97% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
20 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu November 94.00 90.09 95.84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
21 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Oktober 97.00 89.91 92.69% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
22 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor November 97.00 92.93 95.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
23 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Oktober 98.00 81.38 83.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
24 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu November 98.00 89.71 91.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
25 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Desember 412.00 359.00 87.14% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
26 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Desember 514.00 479.00 93.19% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
27 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Januari 7.00 6.63 94.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
28 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Februari 1650.00 1557.00 94.36% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
29 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juni 1900.00 1761.00 92.68% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
30 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juni 1900.00 1761.00 92.68% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
31 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Januari 92.40 92.34 99.94% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
32 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Februari 92.40 92.35 99.95% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
33 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Maret 92.40 92.31 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
34 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) April 92.40 92.31 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
35 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Mei 92.40 92.27 99.86% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
36 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juni 92.40 92.22 99.81% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
37 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juli 92.40 92.22 99.81% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
38 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Agustus 92.40 92.29 99.88% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
39 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) September 92.40 92.28 99.87% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
40 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Oktober 92.40 92.24 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
41 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) November 92.40 92.26 99.85% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
42 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Desember 100.00 96.28 96.28% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
43 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan November 20.00 19.00 95% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
44 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Juni 750.00 659.00 87.87% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
45 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan November 98.00 92.38 94.27% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
46 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Februari 8.25 7.98 96.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
47 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas April 152.00 129.00 84.87% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
48 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Desember 463.00 413.00 89.2% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
49 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat April 488.00 487.00 99.8% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
50 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Mei 491.00 488.00 99.39% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
51 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Juni 494.00 489.00 98.99% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
52 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Juli 497.00 494.00 99.4% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
53 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Agustus 500.00 494.00 98.8% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
54 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat September 503.00 495.00 98.41% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
55 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Oktober 506.00 500.00 98.81% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
56 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat November 509.00 500.00 98.23% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
57 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Desember 514.00 502.00 97.67% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
58 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM September 445.00 434.00 97.53% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
59 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Oktober 470.00 441.00 93.83% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
60 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM November 480.00 456.00 95% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
61 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Desember 494.00 458.00 92.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
62 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Februari 30.00 24.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
63 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Januari 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
64 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Februari 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
65 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Maret 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
66 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) April 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
67 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Mei 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
68 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juni 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
69 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juli 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
70 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Agustus 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
71 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) September 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
72 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Oktober 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
73 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) November 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
74 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Desember 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
75 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 0.80 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
76 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan November 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
77 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
78 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
79 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Oktober 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
80 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi November 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
81 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
82 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
83 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
84 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
85 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
86 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
87 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 5064.00 4305.00 85.01% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
88 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
89 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
90 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
91 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
92 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
93 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
94 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
95 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
96 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) November 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
97 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Desember 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
98 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Januari 50000.00 44524.00 89.05% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
99 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Januari 7.00 6.70 95.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
100 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Februari 14.00 13.77 98.36% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
101 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Maret 25.00 22.00 88% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
102 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Juni 50.00 40.45 80.9% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
103 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Mei 3300.00 3118.00 94.48% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
104 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Januari 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
105 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Februari 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
106 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Maret 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
107 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) April 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
108 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mei 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
109 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juni 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
110 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juli 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
111 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Agustus 96.80 96.52 99.71% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
112 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) September 96.80 96.41 99.6% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
113 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oktober 96.80 96.70 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
114 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) November 96.80 96.46 99.65% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
115 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Desember 96.80 96.18 99.36% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
116 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.99 99% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
117 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.99 99% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
118 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
119 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
120 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
121 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.92 92% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
122 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.92 92% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
123 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 5047.00 4055.00 80.34% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
124 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 5047.00 4055.00 80.34% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
125 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 5047.00 4056.00 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
126 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Juli 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
127 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Agustus 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
128 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan September 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
129 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Januari 96.80 96.53 99.72% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
130 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Februari 96.80 96.53 99.72% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
131 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Maret 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
132 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) April 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
133 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mei 96.80 96.40 99.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
134 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juni 96.80 96.40 99.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
135 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juli 96.80 96.47 99.66% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
136 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Agustus 96.80 96.14 99.32% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
137 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) September 96.80 96.14 99.32% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
138 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) November 96.80 84.15 86.93% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
139 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Desember 96.80 93.54 96.63% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
140 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oktober 96.80 84.99 87.8% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
141 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
142 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
143 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
144 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.80 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
145 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.80 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
146 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 0.80 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
147 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Maret 2.00 1.59 79.5% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
148 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Agustus 6083.00 5324.00 87.52% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
149 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa September 75.00 69.42 92.56% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
150 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desember 96.00 82.02 85.44% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
151 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan Desember 100.00 92.32 92.32% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
152 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan Oktober 5.00 4.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
153 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Januari 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
154 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Februari 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
155 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Maret 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
156 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian April 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
157 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Mei 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
158 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Juni 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
159 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Juli 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
160 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian Agustus 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
161 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Kepegawaian September 4.10 3.76 91.71% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
162 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Januari 64.00 61.43 95.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
163 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Februari 64.00 61.43 95.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
164 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Maret 64.00 61.43 95.98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN