DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
2
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Satker yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan WTP.
Maret
100.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
3
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Maret
10.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
4
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
Agustus
60.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
5
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
November
90.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
6
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
November
90.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
7
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Desember
100.00
98.00
98%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
8
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Desember
85.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
9
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Maret
97.00
92.00
94.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
10
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
April
97.00
93.00
95.88%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
11
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Mei
97.00
94.00
96.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
12
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
Juni
97.00
95.00
97.94%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
13
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Mei
8.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
14
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Juni
15.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
15
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Juli
21.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
16
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Agustus
23.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
17
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
September
29.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
18
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Oktober
35.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
19
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Januari
94.00
8.00
8.51%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
20
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Januari
94.00
8.00
8.51%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
21
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Februari
94.00
16.00
17.02%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
22
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Maret
94.00
24.00
25.53%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
23
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
April
94.00
32.00
34.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
24
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Mei
94.00
40.00
42.55%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
25
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Juni
94.00
48.00
51.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
26
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Juli
94.00
56.00
59.57%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
27
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Agustus
94.00
64.00
68.09%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
28
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
September
94.00
72.00
76.6%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
29
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
Oktober
94.00
80.00
85.11%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
30
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP
November
94.00
88.00
93.62%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
31
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Januari
25.00
20.09
80.36%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
32
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Februari
25.00
20.09
80.36%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
33
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Maret
25.00
21.00
84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
34
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
April
25.00
21.00
84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
35
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Mei
25.00
21.00
84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
36
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Juni
25.00
21.00
84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
37
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Juli
25.00
21.00
84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
38
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Agustus
25.00
24.20
96.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
39
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
September
25.00
24.20
96.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
40
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
Oktober
25.00
24.20
96.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
41
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan
November
25.00
24.20
96.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
42
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Januari
94.00
8.33
8.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
43
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Februari
94.00
16.66
17.72%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
44
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Maret
94.00
25.00
26.6%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
45
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
April
94.00
33.33
35.46%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
46
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
April
94.00
33.00
35.11%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
47
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Mei
94.00
41.66
44.32%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
48
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Juni
94.00
48.42
51.51%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
49
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Juli
94.00
56.75
60.37%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
50
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Agustus
94.00
65.09
69.24%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
51
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
September
94.00
73.42
78.11%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
52
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
Oktober
94.00
81.75
86.97%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
53
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu
November
94.00
90.09
95.84%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
54
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Januari
97.00
1.85
1.91%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
55
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Februari
97.00
5.48
5.65%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
56
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Maret
97.00
6.61
6.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
57
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
April
97.00
42.39
43.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
58
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Mei
97.00
46.55
47.99%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
59
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Juni
97.00
47.75
49.23%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
60
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Juli
97.00
54.92
56.62%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
61
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Agustus
97.00
63.80
65.77%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
62
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
September
97.00
76.30
78.66%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
63
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
Oktober
97.00
89.91
92.69%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
64
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase
terpeliharanya
prasarana kantor
November
97.00
92.93
95.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
65
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Januari
98.00
8.01
8.17%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
66
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Februari
98.00
15.78
16.1%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
67
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Maret
98.00
24.10
24.59%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
68
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
April
98.00
31.99
32.64%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
69
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Mei
98.00
40.32
41.14%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
70
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Juni
98.00
48.26
49.24%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
71
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Juli
98.00
56.60
57.76%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
72
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Agustus
98.00
64.72
66.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
73
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
September
98.00
73.04
74.53%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
74
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Oktober
98.00
81.38
83.04%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
75
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
November
98.00
89.71
91.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
76
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Maret
102.00
48.00
47.06%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
77
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Juni
204.00
141.00
69.12%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
78
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
September
306.00
199.00
65.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
79
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Desember
412.00
359.00
87.14%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
80
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Desember
514.00
479.00
93.19%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
81
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Februari
1.00
0.25
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
82
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Maret
2.00
0.65
32.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
83
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
April
3.00
1.50
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
84
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Mei
4.00
2.50
62.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
85
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Juni
5.00
3.25
65%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
86
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Juli
6.00
4.50
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
87
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Agustus
7.00
5.50
78.57%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
88
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Maret
11.00
8.00
72.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
89
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
April
15.00
11.00
73.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
90
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Mei
10.00
6.00
60%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
91
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Juni
9.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
92
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Februari
18.00
10.00
55.56%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
93
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Agustus
8.00
4.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
94
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Februari
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
95
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Maret
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
96
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Februari
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
97
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji
Januari
7.00
6.63
94.71%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
98
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Agustus
4.00
3.00
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
99
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
September
4.00
3.00
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
100
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
November
4.00
2.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
101
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Desember
5.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
102
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Februari
1650.00
1557.00
94.36%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
103
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Juni
1900.00
1761.00
92.68%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
104
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
Juni
1900.00
1761.00
92.68%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
105
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Januari
92.40
92.34
99.94%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
106
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Februari
92.40
92.35
99.95%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
107
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Maret
92.40
92.31
99.9%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
108
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
April
92.40
92.31
99.9%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
109
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Mei
92.40
92.27
99.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
110
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Juni
92.40
92.22
99.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
111
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Juli
92.40
92.22
99.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
112
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Agustus
92.40
92.29
99.88%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
113
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
September
92.40
92.28
99.87%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
114
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Oktober
92.40
92.24
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
115
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
November
92.40
92.26
99.85%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
116
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
117
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
1617.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
118
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Desember
1617.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
119
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
November
1617.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
120
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Oktober
1617.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
121
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
1617.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
122
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
1295.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
123
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
124
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
125
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
126
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
127
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
128
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
129
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Januari
5.00
2.26
45.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
130
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan
Desember
100.00
96.28
96.28%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
131
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan
November
20.00
19.00
95%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
132
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi
Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
133
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat
Juni
750.00
659.00
87.87%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
134
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan
November
98.00
92.38
94.27%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
135
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Juni
6.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
136
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Juli
6.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
137
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Agustus
6.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
138
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
September
8.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
139
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
Oktober
8.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
140
Pengelolaan
Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan
November
8.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
141
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
Februari
8.25
7.98
96.73%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM
142
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Februari
76.00
34.00
44.74%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
143
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Maret
114.00
41.00
35.96%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
144
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
April
152.00
129.00
84.87%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
145
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Mei
190.00
117.00
61.58%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
146
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Juni
228.00
153.00
67.11%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
147
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Juli
266.00
203.00
76.32%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
148
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Agustus
304.00
170.00
55.92%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
149
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
September
342.00
203.00
59.36%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
150
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Oktober
380.00
247.00
65%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
151
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
November
418.00
283.00
67.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
152
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
Desember
463.00
413.00
89.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
153
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
April
488.00
487.00
99.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
154
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Mei
491.00
488.00
99.39%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
155
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Juni
494.00
489.00
98.99%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
156
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Juli
497.00
494.00
99.4%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
157
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Agustus
500.00
494.00
98.8%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
158
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
September
503.00
495.00
98.41%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
159
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Oktober
506.00
500.00
98.81%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
160
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
November
509.00
500.00
98.23%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
161
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat
Desember
514.00
502.00
97.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
162
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
September
445.00
434.00
97.53%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
163
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Oktober
470.00
441.00
93.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
164
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
November
480.00
456.00
95%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
165
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM
Desember
494.00
458.00
92.71%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
166
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
167
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Maret
2.00
0.18
9%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
168
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
April
3.00
0.13
4.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
169
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Juni
5.00
0.21
4.2%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
170
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Juli
6.00
0.39
6.5%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
171
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Mei
4.00
0.21
5.25%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
172
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Agustus
7.00
0.69
9.86%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
173
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
September
8.00
3.68
46%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
174
Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan
Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan
Oktober
9.00
4.61
51.22%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
175
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Februari
30.00
24.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
176
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Juni
7.00
1.00
14.29%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
177
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Juli
7.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
178
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
September
6.00
1.00
16.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
179
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
November
5.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
180
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Desember
4.00
1.00
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
181
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Agustus
6.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
182
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Januari
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
183
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
April
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
184
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Juni
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
185
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan
Agustus
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
186
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Februari
4.00
1.00
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
187
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Mei
3.00
2.00
66.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
188
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Agustus
4.00
1.00
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
189
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
September
4.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
190
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
Oktober
4.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
191
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan
November
4.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
192
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu
April
3000.00
2190.00
73%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
193
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Januari
96.80
96.64
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
194
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Februari
96.80
96.64
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
195
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Maret
96.80
96.64
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
196
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
April
96.80
96.64
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
197
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Mei
96.80
96.64
99.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
198
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Juni
96.80
96.56
99.75%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
199
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Juli
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
200
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Agustus
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
201
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
September
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
202
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Oktober
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
203
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
November
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
204
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
Desember
96.80
96.51
99.7%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
205
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
206
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
207
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
November
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
208
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan
Desember
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
209
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
210
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
211
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
212
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
213
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.25
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
214
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.25
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
215
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.25
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
216
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.40
40%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
217
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.45
45%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
218
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.70
70%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
219
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
November
1.00
0.75
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
220
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.28
28%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
221
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
222
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.30
30%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
223
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
224
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.40
40%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
225
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.40
40%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
226
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.27
27%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
227
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.28
28%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
228
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
229
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
230
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
231
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
232
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
233
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
234
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
235
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
236
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
237
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
238
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
239
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
240
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
241
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.25
25%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
242
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.35
35%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
243
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.35
35%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
244
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.70
70%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
245
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.75
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
246
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
November
1.00
0.80
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
247
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.46
46%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
248
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
249
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.21
21%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
250
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.23
23%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
251
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.29
29%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
252
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.31
31%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
253
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.32
32%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
254
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.46
46%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
255
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
256
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
257
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
258
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
259
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
260
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
261
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
262
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
263
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
264
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
265
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
266
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
267
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
268
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
269
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
270
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
271
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
272
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
273
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
274
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
275
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.30
30%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
276
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
September
1.00
0.30
30%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
277
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
November
1.00
0.85
85%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
278
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.90
90%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
279
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.85
85%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
280
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
281
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
282
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
283
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
284
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
285
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
286
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
287
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
288
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.50
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
289
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
290
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
291
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
292
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
293
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
294
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
295
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
296
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
297
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
298
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
299
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
300
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
301
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
302
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
303
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
304
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
305
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
306
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.05
5%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
307
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
308
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
0.35
35%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
309
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
0.35
35%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
310
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Agustus
1.00
0.50
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
311
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
September
1.00
0.65
65%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
312
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Oktober
1.00
0.85
85%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
313
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
November
1.00
0.90
90%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
314
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Agustus
1.00
0.69
69%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
315
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
316
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
317
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.12
12%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
318
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.43
43%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
319
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
0.65
65%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
320
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
0.65
65%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
321
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
0.69
69%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
322
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Desember
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
323
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
324
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
325
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
326
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
327
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
328
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
329
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
330
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
331
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
333
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
334
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
335
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
336
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
November
34000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
337
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
4654.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
338
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
4654.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
339
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Oktober
4654.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
340
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
November
4654.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
341
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
5064.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
342
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
5064.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
343
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
5064.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
344
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
5064.00
2532.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
345
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
346
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
347
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
348
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
349
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
September
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
350
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Oktober
5064.00
4051.00
80%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
351
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
November
5064.00
4305.00
85.01%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
352
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
September
2.95
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
353
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
354
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
2544.00
0.79
0.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
355
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
2544.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
356
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
2544.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
357
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
2544.00
0.29
0.01%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
358
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
2544.00
0.66
0.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
359
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
2544.00
0.77
0.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
360
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
2544.00
0.79
0.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
361
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
2544.00
0.79
0.03%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
362
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Desember
200.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
363
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
2026.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
364
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
665.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
365
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
366
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
367
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
368
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
369
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
370
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
371
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
372
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
September
937.00
935.00
99.79%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
373
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
374
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
375
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
376
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
377
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
378
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
379
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
380
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
381
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
382
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
383
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
0.05
5%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
384
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
385
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
386
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
387
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Agustus
1.00
0.20
20%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
388
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
September
1.00
0.45
45%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
389
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Oktober
1.00
0.75
75%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
390
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
November
1.00
0.85
85%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
391
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Desember
1.00
0.90
90%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
392
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Agustus
1.00
0.22
22%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
393
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
394
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
395
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.07
7%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
396
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
0.30
30%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
397
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.70
70%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
398
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
0.19
19%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
399
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juli
1.00
0.22
22%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
400
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Desember
1.00
0.10
10%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
401
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
402
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
403
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
404
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
405
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
406
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
407
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
408
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
409
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
410
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
411
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
412
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
413
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
414
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
415
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
416
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
417
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
418
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
419
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
420
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
421
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
422
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
423
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
424
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
425
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
426
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
427
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
428
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
429
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
430
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
431
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
432
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
433
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
434
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
435
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
436
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
437
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
438
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
439
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
440
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
441
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
442
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
443
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
444
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
445
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
446
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
447
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
448
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
449
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
450
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
451
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
452
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
453
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
454
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
455
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
456
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
457
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
458
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
459
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
460
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
461
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
462
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
463
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
464
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
465
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Oktober
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
466
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
November
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
467
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
468
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
469
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
470
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
471
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
472
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
473
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
474
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
475
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Agustus
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
476
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
September
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
477
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Oktober
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
478
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
November
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
479
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Desember
1000.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
480
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
481
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
482
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
483
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
484
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
485
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
486
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
487
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
488
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
489
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
490
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
491
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
492
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
493
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
494
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
495
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
496
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
497
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
498
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
499
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
500
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
501
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Layanan Data dan Informasi
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
502
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Januari
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
503
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Februari
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
504
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Maret
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
505
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
April
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
506
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Mei
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
507
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juni
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
508
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
Juli
1458.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
509
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Januari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
510
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Februari
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
511
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Maret
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
512
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
April
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
513
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Mei
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
514
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juni
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
515
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS)
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
516
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
517
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN
Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
518
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
519
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
Oktober
6.00
4.00
66.67%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
520
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
November
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
521
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
Juli
10.00
4.00
40%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
522
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
November
40.00
14.00
35%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
523
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Indeks Kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi minimal baik (pada saat operasional haji)
September
100.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
524
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
Januari
50000.00
44524.00
89.05%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
525
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
Maret
175000.00
178.00
0.1%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
526
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
April
190000.00
188.00
0.1%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
527
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
Juni
231000.00
192.00
0.08%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
528
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan
Mei
210000.00
192.00
0.09%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
529
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
Juni
80.00
24.79
30.99%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
530
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
Januari
7.00
6.70
95.71%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
531
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
Februari
14.00
13.77
98.36%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
532
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
Maret
25.00
22.00
88%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
533
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
April
50.00
23.77
47.54%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
534
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan
Mei
70.00
24.59
35.13%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
535
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan
Juni
100.00
49.83
49.83%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
536
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan
April
50.00
38.31
76.62%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
537
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan
Mei
75.00
46.00
61.33%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KESEHATAN HAJI
538
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Januari
3.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
539
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan
Maret
4.00
2.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
540
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Februari
2.00
1.00
50%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
541
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Juni
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
542
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Juli
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
543
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Agustus
2.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
544
Pengelolaan Krisis Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan
Desember
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT KRISIS KESEHATAN
545
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Juli
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
546
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Agustus
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
547
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan
September
1.00
0.00
0%
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN
548
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara