List e-Performance

List Capaian

No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan . Bulan Target TW Capaian TW Persentase Satuan SATUAN KERJA
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
2 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Satker yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan WTP. Maret 100.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Maret 10.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
4 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan Agustus 60.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
5 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan November 90.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
6 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan November 90.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
7 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Desember 100.00 98.00 98% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
8 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Desember 85.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
9 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Maret 97.00 92.00 94.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
10 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan April 97.00 93.00 95.88% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
11 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Mei 97.00 94.00 96.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
12 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan Juni 97.00 95.00 97.94% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
13 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Mei 8.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
14 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Juni 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
15 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Juli 21.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
16 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Agustus 23.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
17 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan September 29.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
18 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Oktober 35.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
19 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Januari 94.00 8.00 8.51% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
20 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Januari 94.00 8.00 8.51% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
21 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Februari 94.00 16.00 17.02% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
22 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Maret 94.00 24.00 25.53% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
23 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP April 94.00 32.00 34.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
24 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Mei 94.00 40.00 42.55% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
25 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Juni 94.00 48.00 51.06% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
26 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Juli 94.00 56.00 59.57% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
27 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Agustus 94.00 64.00 68.09% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
28 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP September 94.00 72.00 76.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
29 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP Oktober 94.00 80.00 85.11% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
30 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan sesuai dengan SOP November 94.00 88.00 93.62% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
31 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Januari 25.00 20.09 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
32 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Februari 25.00 20.09 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
33 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Maret 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
34 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan April 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
35 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Mei 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
36 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Juni 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
37 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Juli 25.00 21.00 84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
38 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Agustus 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
39 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan September 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
40 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan Oktober 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
41 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pengelolaan kearsipan Kementerian Kesehatan November 25.00 24.20 96.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
42 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Januari 94.00 8.33 8.86% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
43 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Februari 94.00 16.66 17.72% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
44 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Maret 94.00 25.00 26.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
45 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu April 94.00 33.33 35.46% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
46 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu April 94.00 33.00 35.11% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
47 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Mei 94.00 41.66 44.32% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
48 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Juni 94.00 48.42 51.51% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
49 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Juli 94.00 56.75 60.37% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
50 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Agustus 94.00 65.09 69.24% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
51 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu September 94.00 73.42 78.11% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
52 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu Oktober 94.00 81.75 86.97% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
53 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu November 94.00 90.09 95.84% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
54 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Januari 97.00 1.85 1.91% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
55 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Februari 97.00 5.48 5.65% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
56 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Maret 97.00 6.61 6.81% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
57 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor April 97.00 42.39 43.7% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
58 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Mei 97.00 46.55 47.99% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
59 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Juni 97.00 47.75 49.23% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
60 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Juli 97.00 54.92 56.62% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
61 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Agustus 97.00 63.80 65.77% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
62 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor September 97.00 76.30 78.66% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
63 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor Oktober 97.00 89.91 92.69% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
64 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase terpeliharanya prasarana kantor November 97.00 92.93 95.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
65 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Januari 98.00 8.01 8.17% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
66 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Februari 98.00 15.78 16.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
67 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Maret 98.00 24.10 24.59% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
68 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu April 98.00 31.99 32.64% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
69 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Mei 98.00 40.32 41.14% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
70 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Juni 98.00 48.26 49.24% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
71 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Juli 98.00 56.60 57.76% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
72 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Agustus 98.00 64.72 66.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
73 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu September 98.00 73.04 74.53% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
74 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Oktober 98.00 81.38 83.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
75 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu November 98.00 89.71 91.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
76 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Maret 102.00 48.00 47.06% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
77 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Juni 204.00 141.00 69.12% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
78 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas September 306.00 199.00 65.03% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
79 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Desember 412.00 359.00 87.14% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
80 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Desember 514.00 479.00 93.19% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
81 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Februari 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
82 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Maret 2.00 0.65 32.5% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
83 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan April 3.00 1.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
84 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Mei 4.00 2.50 62.5% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
85 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Juni 5.00 3.25 65% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
86 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Juli 6.00 4.50 75% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
87 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Agustus 7.00 5.50 78.57% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
88 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Maret 11.00 8.00 72.73% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
89 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan April 15.00 11.00 73.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
90 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Mei 10.00 6.00 60% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
91 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Juni 9.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
92 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Februari 18.00 10.00 55.56% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
93 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Agustus 8.00 4.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
94 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Februari 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
95 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Maret 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
96 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Februari 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
97 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji Januari 7.00 6.63 94.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
98 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Agustus 4.00 3.00 75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
99 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan September 4.00 3.00 75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
100 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan November 4.00 2.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
101 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Desember 5.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
102 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Februari 1650.00 1557.00 94.36% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
103 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juni 1900.00 1761.00 92.68% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
104 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu Juni 1900.00 1761.00 92.68% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
105 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Januari 92.40 92.34 99.94% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
106 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Februari 92.40 92.35 99.95% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
107 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Maret 92.40 92.31 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
108 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) April 92.40 92.31 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
109 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Mei 92.40 92.27 99.86% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
110 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juni 92.40 92.22 99.81% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
111 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juli 92.40 92.22 99.81% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
112 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Agustus 92.40 92.29 99.88% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
113 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) September 92.40 92.28 99.87% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
114 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Oktober 92.40 92.24 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
115 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) November 92.40 92.26 99.85% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
116 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
117 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1617.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
118 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 1617.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
119 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 1617.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
120 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 1617.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
121 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1617.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
122 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1295.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
123 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
124 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
125 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
126 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
127 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
128 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
129 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Januari 5.00 2.26 45.2% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
130 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Presentase Pengadaan Barang/Jasa (e- procurement) sesuai ketentuan Desember 100.00 96.28 96.28% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
131 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan November 20.00 19.00 95% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
132 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
133 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Juni 750.00 659.00 87.87% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
134 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan November 98.00 92.38 94.27% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
135 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Juni 6.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
136 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Juli 6.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
137 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Agustus 6.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
138 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan September 8.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
139 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan Oktober 8.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
140 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Kementerian Lain yang Mendukung Pembangunan Kesehatan November 8.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
141 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Persentase pembayaran gaji dan / atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Februari 8.25 7.98 96.73% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
142 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Februari 76.00 34.00 44.74% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
143 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Maret 114.00 41.00 35.96% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
144 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas April 152.00 129.00 84.87% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
145 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Mei 190.00 117.00 61.58% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
146 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Juni 228.00 153.00 67.11% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
147 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Juli 266.00 203.00 76.32% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
148 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Agustus 304.00 170.00 55.92% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
149 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas September 342.00 203.00 59.36% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
150 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Oktober 380.00 247.00 65% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
151 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas November 418.00 283.00 67.7% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
152 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas Desember 463.00 413.00 89.2% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
153 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat April 488.00 487.00 99.8% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
154 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Mei 491.00 488.00 99.39% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
155 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Juni 494.00 489.00 98.99% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
156 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Juli 497.00 494.00 99.4% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
157 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Agustus 500.00 494.00 98.8% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
158 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat September 503.00 495.00 98.41% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
159 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Oktober 506.00 500.00 98.81% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
160 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat November 509.00 500.00 98.23% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
161 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat Desember 514.00 502.00 97.67% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
162 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM September 445.00 434.00 97.53% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
163 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Oktober 470.00 441.00 93.83% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
164 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM November 480.00 456.00 95% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
165 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM Desember 494.00 458.00 92.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN INFORMASI
166 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
167 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Maret 2.00 0.18 9% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
168 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan April 3.00 0.13 4.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
169 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Juni 5.00 0.21 4.2% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
170 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Juli 6.00 0.39 6.5% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
171 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Mei 4.00 0.21 5.25% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
172 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Agustus 7.00 0.69 9.86% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
173 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan September 8.00 3.68 46% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
174 Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan Hasil analisis kebijakan yang disusun untuk peningkatan pembangunan kesehatan Oktober 9.00 4.61 51.22% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
175 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Februari 30.00 24.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
176 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Juni 7.00 1.00 14.29% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
177 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Juli 7.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
178 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan September 6.00 1.00 16.67% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
179 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan November 5.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
180 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Desember 4.00 1.00 25% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
181 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan dukungan untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Agustus 6.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
182 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Januari 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
183 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan April 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
184 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Juni 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
185 Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah dukungan yang diberikan untuk penguatan provinsi dan kab/kota dalam penanggulangan krisis kesehatan Agustus 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
186 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Februari 4.00 1.00 25% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
187 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Mei 3.00 2.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
188 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Agustus 4.00 1.00 25% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
189 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan September 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
190 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Oktober 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
191 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan November 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
192 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu April 3000.00 2190.00 73% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
193 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Januari 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
194 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Februari 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
195 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Maret 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
196 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) April 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
197 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Mei 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
198 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juni 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
199 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Juli 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
200 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Agustus 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
201 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) September 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
202 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Oktober 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
203 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) November 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
204 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) Desember 96.80 96.51 99.7% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
205 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jumlah hasil kajian/monev pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
206 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
207 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan November 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
208 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jumlah dokumen hasil Health Technology Assesment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan Desember 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
209 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
210 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
211 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
212 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
213 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
214 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
215 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
216 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
217 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.45 45% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
218 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
219 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 1.00 0.75 75% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
220 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.28 28% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
221 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
222 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.30 30% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
223 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
224 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
225 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
226 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.27 27% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
227 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.28 28% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
228 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
229 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
230 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
231 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
232 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
233 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
234 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
235 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
236 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
237 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
238 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
239 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
240 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
241 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
242 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.35 35% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
243 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.35 35% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
244 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
245 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.75 75% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
246 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 0.80 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
247 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.46 46% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
248 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
249 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.21 21% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
250 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.23 23% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
251 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.29 29% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
252 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.31 31% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
253 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.32 32% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
254 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.46 46% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
255 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
256 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
257 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
258 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
259 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
260 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
261 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
262 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
263 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
264 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
265 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
266 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
267 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
268 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
269 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
270 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
271 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
272 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
273 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
274 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
275 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.30 30% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
276 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan September 1.00 0.30 30% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
277 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan November 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
278 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
279 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
280 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
281 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
282 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
283 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
284 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
285 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
286 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
287 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
288 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
289 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
290 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
291 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
292 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
293 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
294 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
295 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
296 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
297 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
298 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
299 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
300 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
301 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
302 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
303 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
304 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
305 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
306 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.05 5% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
307 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
308 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 0.35 35% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
309 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 0.35 35% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
310 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Agustus 1.00 0.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
311 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi September 1.00 0.65 65% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
312 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Oktober 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
313 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi November 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
314 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Agustus 1.00 0.69 69% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
315 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
316 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
317 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.12 12% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
318 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.43 43% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
319 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 0.65 65% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
320 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 0.65 65% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
321 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 0.69 69% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
322 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Desember 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
323 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
324 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
325 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
326 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
327 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
328 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
329 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
330 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
331 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
332 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
333 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
334 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
335 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
336 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 34000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
337 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 4654.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
338 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 4654.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
339 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 4654.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
340 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 4654.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
341 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 5064.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
342 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 5064.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
343 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 5064.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
344 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 5064.00 2532.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
345 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
346 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
347 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
348 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
349 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
350 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 5064.00 4051.00 80% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
351 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 5064.00 4305.00 85.01% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
352 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 2.95 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
353 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
354 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 2544.00 0.79 0.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
355 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 2544.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
356 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 2544.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
357 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 2544.00 0.29 0.01% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
358 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 2544.00 0.66 0.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
359 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 2544.00 0.77 0.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
360 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 2544.00 0.79 0.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
361 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 2544.00 0.79 0.03% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
362 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 200.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
363 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 2026.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
364 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 665.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
365 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
366 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
367 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
368 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
369 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
370 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
371 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
372 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 937.00 935.00 99.79% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
373 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
374 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
375 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
376 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
377 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
378 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
379 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
380 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
381 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
382 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
383 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 0.05 5% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
384 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
385 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
386 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
387 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Agustus 1.00 0.20 20% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
388 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) September 1.00 0.45 45% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
389 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Oktober 1.00 0.75 75% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
390 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) November 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
391 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Desember 1.00 0.90 90% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
392 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Agustus 1.00 0.22 22% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
393 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
394 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
395 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.07 7% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
396 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 0.30 30% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
397 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
398 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 0.19 19% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
399 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juli 1.00 0.22 22% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
400 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Desember 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
401 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
402 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
403 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
404 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
405 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
406 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
407 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
408 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
409 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
410 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
411 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
412 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
413 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
414 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
415 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
416 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
417 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
418 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
419 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
420 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
421 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
422 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
423 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
424 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
425 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
426 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
427 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
428 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
429 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
430 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
431 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
432 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
433 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
434 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
435 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
436 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
437 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
438 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
439 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
440 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
441 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
442 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
443 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
444 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
445 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
446 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
447 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
448 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
449 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
450 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
451 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
452 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
453 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
454 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
455 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
456 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
457 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
458 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
459 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
460 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
461 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
462 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
463 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
464 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
465 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
466 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
467 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
468 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
469 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
470 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
471 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
472 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
473 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
474 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
475 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
476 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
477 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
478 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
479 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 1000.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
480 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA
481 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
482 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
483 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
484 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
485 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
486 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
487 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
488 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
489 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
490 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
491 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
492 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
493 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
494 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
495 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
496 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
497 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
498 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
499 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
500 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
501 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan Data dan Informasi Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
502 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
503 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
504 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
505 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
506 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
507 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
508 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 1458.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
509 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
510 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
511 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
512 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
513 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
514 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
515 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat(KIS) Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
516 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
517 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
518 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
519 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan Oktober 6.00 4.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
520 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan November 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
521 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan Juli 10.00 4.00 40% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
522 Perumusan Produk Hukum dan Organisasi Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan November 40.00 14.00 35% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
523 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Indeks Kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi minimal baik (pada saat operasional haji) September 100.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
524 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Januari 50000.00 44524.00 89.05% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
525 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Maret 175000.00 178.00 0.1% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
526 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan April 190000.00 188.00 0.1% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
527 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Juni 231000.00 192.00 0.08% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
528 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah Seluruh Jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan Mei 210000.00 192.00 0.09% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
529 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Juni 80.00 24.79 30.99% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
530 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Januari 7.00 6.70 95.71% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
531 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Februari 14.00 13.77 98.36% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
532 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Maret 25.00 22.00 88% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
533 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan April 50.00 23.77 47.54% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
534 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan Mei 70.00 24.59 35.13% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
535 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Juni 100.00 49.83 49.83% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
536 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan April 50.00 38.31 76.62% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
537 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Persentase Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan Mei 75.00 46.00 61.33% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KESEHATAN HAJI
538 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Januari 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
539 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan Maret 4.00 2.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
540 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Februari 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
541 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Juni 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
542 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Juli 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
543 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Agustus 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
544 Pengelolaan Krisis Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KRISIS KESEHATAN
545 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
546 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
547 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN
548 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Juni 50.00 40.45 80.9% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
549 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase Capaian Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa September 65.00 48.00 73.85% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
550 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan Maret 5.00 0.43 8.6% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
551 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan September 20.00 15.23 76.15% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
552 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian Jumlah Satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan Desember 7.00 1.00 14.29% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM
553 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Januari 2000.00 1247.00 62.35% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
554 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Februari 2500.00 1480.00 59.2% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
555 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Maret 3000.00 1759.00 58.63% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
556 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media April 3500.00 1578.00 45.09% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
557 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Mei 4000.00 1360.00 34% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
558 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Juni 4500.00 1409.00 31.31% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
559 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Juli 5000.00 1337.00 26.74% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
560 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media September 5700.00 1313.00 23.04% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
561 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Oktober 6000.00 1323.00 22.05% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
562 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media November 6500.00 1465.00 22.54% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
563 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah Publikasi Program Pembangunan Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media Agustus 5500.00 1034.00 18.8% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
564 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
565 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
566 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
567 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
568 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
569 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Juni 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
570 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Juli 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
571 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Agustus 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
572 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan September 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
573 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan Oktober 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
574 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat Jumlah penguatan UPT Kemenkes dalam pelayanan Publik Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan November 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT
575 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Maret 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
576 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan April 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
577 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Mei 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
578 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Juni 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
579 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Juli 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
580 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan Agustus 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
581 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan September 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
582 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Januari 3300.00 2503.00 75.85% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
583 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan April 3300.00 2107.00 63.85% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
584 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan Mei 3300.00 3118.00 94.48% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
585 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
586 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Jumlah Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang disahkan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
587 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Januari 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
588 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Februari 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
589 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Maret 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
590 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) April 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
591 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mei 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
592 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juni 96.80 96.03 99.2% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
593 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juli 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
594 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Agustus 96.80 96.52 99.71% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
595 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) September 96.80 96.41 99.6% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
596 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oktober 96.80 96.70 99.9% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
597 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) November 96.80 96.46 99.65% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
598 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Desember 96.80 96.18 99.36% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
599 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
600 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
601 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
602 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
603 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 32985.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
604 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Januari 285.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
605 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
606 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
607 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
608 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.99 99% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
609 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Desember 1.00 0.99 99% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
610 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Desember 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
611 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 4613.00 0.10 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
612 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Desember 4613.00 0.10 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
613 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Juli 36.00 0.15 0.42% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
614 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Desember 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
615 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
616 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 1.00 0.05 5% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
617 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
618 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
619 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
620 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
621 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
622 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.85 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
623 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.92 92% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
624 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.92 92% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
625 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
626 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
627 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
628 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
629 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
630 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
631 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
632 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
633 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.55 55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
634 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.55 55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
635 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Januari 11.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
636 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Februari 11.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
637 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Maret 11.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
638 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun April 11.00 1.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
639 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Mei 11.00 4.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
640 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Juni 11.00 5.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
641 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Juli 11.00 5.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
642 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Agustus 11.00 5.50 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
643 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun September 11.00 6.00 54.55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
644 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Oktober 11.00 6.00 54.55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
645 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
646 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
647 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
648 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
649 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
650 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Juni 1.00 0.15 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
651 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Juli 1.00 0.15 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
652 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Agustus 1.00 0.15 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
653 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi September 1.00 0.15 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
654 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Oktober 1.00 0.15 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
655 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Januari 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
656 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Maret 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
657 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan April 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
658 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Mei 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
659 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Juni 4.00 0.60 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
660 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Juli 4.00 0.60 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
661 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Agustus 4.00 0.60 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
662 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Februari 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
663 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan September 4.00 0.60 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
664 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan Oktober 4.00 0.60 15% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
665 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
666 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
667 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
668 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
669 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juni 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
670 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juli 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
671 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Agustus 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
672 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
673 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi September 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
674 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Oktober 1.00 0.25 25% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
675 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 5047.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
676 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 5047.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
677 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 5047.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
678 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 5047.00 1340.00 26.55% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
679 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 5047.00 3903.00 77.33% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
680 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 5047.00 3903.00 77.33% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
681 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 5047.00 3903.00 77.33% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
682 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 5047.00 3903.00 77.33% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
683 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 5047.00 4055.00 80.34% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
684 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 5047.00 4055.00 80.34% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
685 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji November 5047.00 4056.00 80.36% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
686 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Januari 33.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
687 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Maret 33.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
688 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan April 33.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
689 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Mei 33.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
690 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Juni 33.00 22.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
691 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Juli 33.00 22.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
692 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Agustus 33.00 22.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
693 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Februari 33.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
694 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan September 33.00 22.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
695 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Oktober 33.00 22.00 66.67% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
696 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan November 33.00 23.00 69.7% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
697 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
698 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
699 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
700 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan April 1.00 0.10 10% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
701 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
702 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
703 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
704 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun Desember 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
705 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 173.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
706 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 4.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
707 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
708 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
709 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1054.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
710 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Juni 8.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
711 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
712 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
713 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
714 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
715 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
716 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
717 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1111.00 0.60 0.05% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
718 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 1111.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
719 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1650.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
720 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1650.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
721 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1650.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
722 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1650.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
723 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Januari 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
724 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Februari 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
725 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Maret 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
726 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan April 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
727 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Mei 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
728 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan Juni 15.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
729 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Agustus 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
730 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan September 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
731 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Oktober 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
732 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan November 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
733 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Agustus 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
734 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan September 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
735 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan Oktober 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
736 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan November 20.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
737 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan April 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
738 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Mei 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
739 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Juni 3.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
740 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Juli 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
741 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Agustus 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
742 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan September 30.00 26.13 87.1% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
743 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan Oktober 75.00 45.95 61.27% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
744 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan+B13 Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan November 75.00 45.95 61.27% SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
745 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Januari 96.80 96.53 99.72% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
746 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Februari 96.80 96.53 99.72% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
747 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Maret 96.80 96.64 99.83% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
748 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) April 96.80 96.56 99.75% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
749 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mei 96.80 96.40 99.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
750 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juni 96.80 96.40 99.59% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
751 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Juli 96.80 96.47 99.66% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
752 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Agustus 96.80 96.14 99.32% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
753 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) September 96.80 96.14 99.32% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
754 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) November 96.80 84.15 86.93% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
755 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Desember 96.80 93.54 96.63% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
756 Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oktober 96.80 84.99 87.8% SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
757 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
758 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
759 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
760 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
761 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
762 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
763 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
764 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
765 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
766 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
767 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
768 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
769 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
770 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
771 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
772 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
773 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
774 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
775 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
776 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
777 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
778 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
779 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
780 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
781 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
782 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
783 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
784 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
785 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
786 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
787 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
788 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
789 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
790 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
791 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
792 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
793 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
794 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
795 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
796 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan November 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
797 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
798 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
799 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
800 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
801 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
802 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
803 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Juli 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
804 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Agustus 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
805 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi September 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
806 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Oktober 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
807 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
808 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
809 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
810 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
811 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
812 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
813 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
814 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Juli 1.00 0.18 18% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
815 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Agustus 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
816 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi Oktober 1.00 0.60 60% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
817 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi September 1.00 0.40 40% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
818 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
819 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
820 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
821 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Oktober 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
822 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji September 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
823 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Agustus 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
824 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juli 1.00 0.70 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
825 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
826 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
827 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
828 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Januari 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
829 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Februari 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
830 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Maret 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
831 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan April 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
832 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Mei 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
833 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juni 2.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
834 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Juli 2.00 1.00 50% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
835 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Agustus 2.00 1.40 70% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
836 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan September 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
837 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan Oktober 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
838 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan November 2.00 1.70 85% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
839 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Januari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
840 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Februari 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
841 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Maret 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
842 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan April 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
843 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Mei 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
844 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan Juni 1.00 0.00 0% SEKRETARIAT JENDERAL DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU